NUSAKAMBANGAN, BERCAHAYA NEWS – Penempatan pelayanan komunikasi masyarakat (Yankomas) sebagai wadah yang menjadi akses bagi masyarakat.
Yakni untuk melaporkan dugaan pelanggaran HAM di Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Jateng dan seluruh unit pelaksana teknis merupakan wujud negara hadir dalam pemenuhan HAM.
Kepala KantorWilayah Kemenkumham Jateng A Yuspahruddin mengatakan pelayanan komunikasi masyarakat atau Yankomas hendaknya dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat.
“Layanan ini harus dapat diketahui oleh masyarakat. Lakukan sinergitas dengan pemerintah Kabupaten/kota dengan menempatkan Yankomas ini pada mall pelayanan publik (MPP). Saya yakin masyarakat akan dapat mengakses dengan mudah,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham Jateng, Bambang Setyabudi menuturkan pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan Kabupaten/kota dalam rangka penempatan pos Yankomas pada mall pelayanan publik.
“Penempatan pelayanan komunikasi masyarakat pada MPP Kabupaten/kota mendapat dukungan Direktorat Jenderal HAM, mengingat permasalahan HAM di daerah semakin beragam,” tuturnya.
Dukungan Direktorat Jenderal HAM, dalam pembentukan pelayanan komunikasi masyarakat disampaikan pula oleh Drektur Desiminasi dan Penguatan HAM, Sri Kurniati Pane.
“Inovasi yang dilakukan Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng dengan menempatkan pos Yankomas sebagai salah satu jenis layanan pada mall pelayanan publik merupakan hal pertama yang dilakukan kantor wilayah bersinergi dengan pemerintah daerah dalam menangani pengaduan masyarakat terhadap dugaan pelanggaran HAM di wilayahnya,” ujar Sri Kurniati.
Ia berharap penempatan pelayanan komunikasi masyarakat dapat segera terwujud, sehingga masyarakat Jawa Tengah dapat segera merasakan manfaatnya.
Kalapas High Risk Pasir Putih Nusakambangan Fajar Nur cahyono dalam Coffe Break bersama jajaran menekankan untuk selalu memberikan dan meningkatkan pelayanan serta komunikasi kepada masyarakat, dengan menjalankan fungsi YANKOMAS dengan maksimal.
Tampilkan Semua
