Ketua Divisi Administrasi, Jusman, didampingi Ketua Sub Bagian Kepegawaian, TU & Tempat tinggal Tangga, Meivita Dewi Widyastuti & tim panitia dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Aturan & HAM RI meninjau langsung tempat ujian Praktek Teknis Personal komputer.

Dalam kesempatan tadi, Ketua Tempat kerja Daerah, A. Yuspahruddin melalui Kadiv Administrasi, Jusman menunjukkan arahan kepada seluruh peserta. Beliau memberikan bahwa pelaksanaan SKB Praktek Teknis Personal komputer ini menerapkan Protokol Kesehatan Covid-19 dengan ketat.

“Wajib hukumnya menerapkan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, hal tadi telah ditunjukkan saat peserta awal tiba telah melakukan scene QR dalam pelaksanaan pedulilindungi kemudian sebelum memasuki ruang ujian dilakukan pengecekan suhu dan wajib memakai handsanitizer & yang tidak kalah penting seluruh peserta diwajibkan membawa output rapid antigen/swab PCR.” ujar Jusman.

“Kami tidak mau para peserta tiba dalam kondisi sakit ataupun kebalikannya,” sambungnya.

Jusman pula memberikan bahwa SKB Praktek Teknis Personal komputer ini dilaksanakan bersih & transparan.

“Seleksi CPNS Kementerian Aturan & HAM tahun 2021 dari tahap awal sampai akhir itu dilakukan secara transparan dan bersih tanpa KKN. & bila terdapat terbukti terdapat yang melakukan kecurangan akan mendapat hukuman berat.” ungkapnya tidak kalah tegas.

Tranparansi pelaksanaan SKB ini terproyeksi dari prosesi serah terima soal ujian praktek kerja personal komputer yang masih dalam posisi tersegel, penyerahan dilakukan sang perwakilan dari Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kemenkumham R.I selaku panitia pusat kepada Ketua Divisi Administrasi, Jusman Ali. Tidak hingga disitu, buat mencegah tindak kecurangan, soal ujian dimusnahkan supaya naskah ujian tidak tersebar luas & disalahgunakan.

Sebanyak 41 orang akan memegang jabatan baru dibeberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan yang ada di wilayah Jawa Tengah. Bahkan 19 orang di antaranya akan duduki posisi Kepala UPT.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Jawa Tengah, A Yuspahruddin melantik dan mengambil sumpah kesemuanya hari ini, Kamis (02/12).

Prosesi pelantikan dan pengambilan sumpah berlangsung di aula Kantor Wilayah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pada kesempatan itu juga, Kakanwil Kemenkumham Jateng melantik 2 pegawai yang beralih status menjadi Kurator Keperdataan di Balai Harta Peninggalan Semarang.

Dalam sambutannya, Kakanwil kembali mengingatkan tentang fungsi seorang Aparatur Sipil Negara.

“Anda semua adalah ASN. ASN itu fungsinya tidak banyak, fungsinya 3 saja. Satu pelaksana kebijakan publik, yang kedua pelayan publik, yang ketiga perekat dan pemersatu bangsa,” ujarnya mengingatkan.

Yuspahruddin kemudian menguraikan bagaimana pelaksanaan dari fungsi tersebut.

“Kalau ada kebijakan publik yang dikeluarkan oleh pemerintah, maka anda harus paling depan untuk melaksanakannya. Suka tidak suka, senang tidak senang harus dilaksanakan,” tegasnya.

“Anda adalah pelayan. Jadi anda bukan bos. Walaupun dipakaikan pangkat ini, tapi anda jabatannya adalah pelayan. Walaupun pangkatnya banyak, bintangnya ada, itu bukan bos tetapi tetap menjadi pelayan,” tambahnya tak kalah tegas.

Bicara teknis, Yuspahruddin juga mengingatkan tentang hakikat petugas Pemasyarakatan yang memiliki 3 tugas utama, yaitu pengamanan, pembinaan dan pembimbingan warga binaan.

Khusus pengamanan, Kakanwil memberikan penekanan lebih.

“Dan paling penting adalah keamanan. Kita diperintahkan oleh Undang-undang untuk menjaga keamanan. Harus menjaga kondisi Lapas dan Rutan dengan baik. Oleh karena itu saya menganggap penting, bahwa pengamanan itu penting,” katanya lugas.

Lebih konkrit, Yuspahruddin meminta seluruh Lapas dan Rutan di Jawa Tengah bersih dari keberadaan Handphone ilegal.

“Saya titip kepada saudara sekalian supaya HP tidak boleh berada di dalam Lapas dan Rutan,” katanya memberikan instruksi.

Hadir menyaksikan jalannya pelantikan dan pengambilan sumpah, para Pimpinan Tinggi Pratama Kantor Wilayah.

Selain itu, tampak juga para Kepala dan Pejabat dari beberapa UPT di Jawa Tengah serta keluarga dari Pejabat yang dilantik.

Dalam tinjauannya di lokasi tes bersama Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Sharif Hariej, dan didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto serta para Kepala Divisi, wanita yang biasa disapa Farida ini mengamati dari dekat para peserta seleksi yang sedang mengikuti beberapa tahapan tes.

Dimulai dari pengukuran tinggi badan, tes kesehatan, lari mengelilingi lapangan, pull up, push up, sit up hingga shuttle run.

Peninjauan ORI Jawa Tengah ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan tes CPNS Tahap SKB Kesamaptaan Tahun 2021 telah berjalan baik, transparan dan akuntabel.

Secara umum Siti Farida mengungkapkan kepuasannya terhadap transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan dalam proses seleksi ini.

“Kami melihat secara langsung, dari satu sisi yang paling prinsip adalah transparansi yang sudah ditunjukkan oleh panitia dan pihak TNI yang melakukan pengujian, ” ucapnya memberikan pujian.

“Karena ada transparansi maka ada akuntabel juga. Kami juga melihat peserta dipersilahkan mencatat, mengingat dan bahkan menandatangani semua hasi tes, ” lanjutnya lagi.

Ia optimis hasil tes SKB akan benar-benar akurat.

“Harapannya kalau semua terekam, bahkan masuk ke dalam livestreaming hasilnya betul-betul akurat, dan tidak hanya peserta, sesama peserta bisa saling mencermati karena data tersebut sifatnya terbuka, ” jelas Farida.

Terakhir, Ombudsman berharap seleksi tahun ini berjalan sesuai dengan formasi dan yang terpilih adalah yang benar-benar terbaik.

Didampingi Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Jateng, A. Yuspahruddin, Pangdam IV/Diponegoro, Mayjen TNI Rudianto dan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jawa Tengah, Siti Farida, dan para Kepala Divisi serta panitia SKB Kesamaptaan, pria yang familiar disapa Eddy ini mengamati dari dekat para peserta seleksi yang sedang mengikuti beberapa tahapan tes.

Dimulai dari pengukuran tinggi badan, tes kesehatan, lari mengelilingi lapangan, pull up, push up, sit up hingga shuttle run.

Peninjauan Edward Omar Sharif Hariej ini untuk memastikan bahwa pelaksanaan tes CPNS Tahap SKB Kesamaptaan Tahun 2021 telah berjalan baik, transparan dan akuntabel.

Sementara itu, Kepala ORI Jawa Tengah, Siti Farida mengungkapkan kepuasannya terhadap transparansi dan akuntabilitas yang telah dilakukan dalam proses seleksi ini.

“Kami melihat secara langsung, dari satu sisi yang paling prinsip adalah transparansi yang sudah ditunjukkan oleh panitia dan pihak TNI yang melakukan pengujian, ” ucapnya memberikan pujian.

“Karena ada transparansi maka ada akuntabel juga. Kami juga melihat peserta dipersilahkan mencatat, mengingat dan bahkan menandatangani semua hasi tes, ” lanjutnya lagi.

Ia optimis hasil tes SKB akan benar-benar akurat.

“Harapannya kalau semua terekam, bahkan masuk ke dalam livestreaming hasilnya betul-betul akurat, dan tidak hanya peserta, sesama peserta bisa saling mencermati karena data tersebut sifatnya terbuka, ” jelas Farida.

Terakhir, Ombudsman berharap seleksi tahun ini berjalan sesuai dengan formasi dan yang terpilih adalah yang benar-benar terbaik.